Pengertian Dan Peraturan Yang Mengatur Jasa Rekrument Tenaga Kerja atau yang anda kenal dengan tidak sedikit istilah lain laksana Lembaga Consulting atau Jasa Sumber Daya Manusia (Human Resources) Penyalur Tenaga Kerja

Didalam Dunia Ketenagakerjaan Indonesia masih tidak sedikit terjadi sangkaan pelanggaran pelanggaran Ketenagakerjaan. Indonesia ialah salah satu negara dengan jumlah buruh terbesar di ASEAN.

Disini perlunya advokasi untuk tenaga kerja/buruh tentang Hak Hak atau Pengetahuan tentang dunia Ketenagkerjaan. Buruh/Tenaga Kerja ialah asset untuk perusahaan sampai-sampai sudah seharusnya Buruh/Tenaga Kerja diacuhkan kesejahteraannya.

Salah satu permasalahan/perselisihan yang dihadapi buruh yang sudah lumayan lama ialah Sistem Outsourcing. Pengertian Outsoucing merekrut tenaga kerja melewati perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Berdasarkan keterangan dari UU Ketenagakerjaan Perusahaan Pemberi Kerja melulu boleh memberi Pekerjaaan untuk Tenaga Kerja dari Perusahaan Penyedia tenaga kerja

Banyak hak hak tenaga kerja yang dilanggar dan sekarang kian maraknya Jasa Rekrument Tenaga Kerja atau yang anda kenal dengan tidak sedikit istilah lain laksana Lembaga Consulting tau Jasa Sumber Daya Manusia (Human Resources) Penyalur Tenaga Kerja yang masih tidak sedikit belum tahu bagaimana Aturan atau Undang undang yang mengatur tersebut Jasa Rekrument Tenaga kerja ditata oleh undang undang Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Penempatan tenaga kerja ialah proses pelayanan untuk pencari kerja untuk mendapat pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja cocok dengan bakat, minat, dan kemampuan. Pelaksana penempatan tenaga kerja terdiri dari:

a. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan

b. Lembaga swasta berbadan hukum.
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS ialah lembaga swasta berbadan hukum yang telah mendapat ijin tertulis untuk mengadakan pelayanan penempatan tenaga kerja. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS ialah lembaga swasta berbadan hukum yang telah mendapat ijin tertulis untuk mengadakan pelayanan penempatan tenaga kerja. Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan
lembaga penempatan tenaga kerja swasta mesti mempunyai ijin tertulis.
(2) Untuk mendapat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga swasta berbadan
hukum mesti mengemukakan permohonan tertulis dengan melampirkan:
a. copy akte pendirian dan/atau akte evolusi badan hukum yang sudah mendapat
pengesahan dari instansi yang berwenang;
b. copy surat keterangan mukim perusahaan;
c. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. copy bukti mesti lapor ketenagakerjaan cocok Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981
yang masih berlaku;
e. copy perkiraan dasar yang memuat pekerjaan yang bergerak di bidang jasa penempatan
tenaga kerja;
f. copy sertifikat hak kepemilikan tanah inilah bangunan kantor atau perjanjian kontrak
minimal 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akte notaris;
g. bagan struktur organisasi dan personil;
h. rencana kerja lembaga penempatan tenaga kerja paling tidak 1 (satu) tahun;
i. pas potret pimpinan perusahaan berwarna ukuran 4 x 6 cm sejumlah 3 (tiga) lembar;
j. rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
kabupaten/kota cocok dengan mukim perusahaan.
LPTKS ongkos penempatan dari pemakai dan dari tenaga kerja untuk kelompok dan jabatan tertentu Golongan dan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat cocok dengan peraturan
perundang-undangan. LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengambil biaya
penempatan tenaga kerja dari pemberi kerja.
(2) LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil biaya
penempatan tenaga kerja dari tenaga kerja untuk kelompok dan jabatan
tertentu.
Pasal 5
(1) Golongan dan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) ialah :
a. kelompok pimpinan dengan jabatan manajer atau yang sederajat;
b. kelompok supervisi dengan jabatan supervisor atau yang sederajat;
c. kelompok pelaksana dengan jabatan operator atau yang sederajat;
d. kelompok professional dengan kriteria edukasi strata satu (S1)
ditambah edukasi profesi.
(2) Golongan dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima
upah sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali upah minimum yang berlaku
diwilayah setempat.
BAB II
BIAYA PENEMPATAN
Pasal 6
(1) Besarnya ongkos penempatan tenaga kerja yang diambil dari pemberi
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diputuskan sesuai
dengan kesepakatan antara pemberi dan LPTKS.
(2) Pemberi kerja dilarang membebankan ongkos penempatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga kerja yang bersangkutan.
Pasal 7
(1) Besarnya ongkos penempatan tenaga kerja yang diambil dari tenaga
kerja kelompok dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
ditetapkan menurut kesepakatan antara pekerja/buruh dengan
LPTKS dan besarnya tidak melebihi 1 (satu) bulan upah yang diterima.
(2) Biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangsur
sekurang-kurangnya 5 (lima) kali.
Pasal 8

Dalam urusan terjadi pemutusan hubungan kerja sebelum selesainya cicilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pekerja/buruh dilepaskan dari keharusan membayar kelemahan angsuran.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *