Setiap warga suatu negara yang adalahketurunan dari orangtua yang berasal dari negara tersebut, tentu mendapat kedudukan kewarganegaraan di distrik tersebut. Apabila orang tersebut memiliki keturunan dari orangtua yang berasal dari luar negeri, kedudukan kewarganegaraan ganda dipunyai hingga orang tersebut dapat memilih kewarganegaraan guna dirinya sendiri.
Syarat Mengurus Surat Keterangan Jalan WNA
Dalam Undang-Undang, permasalahan Kewarganegaraan Indonesia ditata dalam UU nomor 12 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2007. Berdasarkan keterangan dari UU, terdapat 13 kelompok Warga Negara Indonesia (WNI) ditinjau dari teknik mendapatkannya, yakni:
1. setiap orang yang menurut ketentuan perundangundangan dan/atau menurut perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara beda sebelum UndangUndang ini berlaku telah menjadi Warga Negara Indonesia;
2. anak yang bermunculan dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
3. anak yang bermunculan dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu penduduk negara asing;
4. anak yang bermunculan dari perkawinan yang sah dari seorang ayah penduduk negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
5. anak yang bermunculan dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, namun ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak menyerahkan kewarganegaraan untuk anak tersebut;
6. anak yang bermunculan dalam tenggang masa-masa 300 (tiga ratus) hari sesudah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
7. anak yang bermunculan di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
8. anak yang bermunculan di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu penduduk negara asing yang dinyatakan oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pernyataan itu dilaksanakan sebelum anak itu berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
9. anak yang bermunculan di distrik negara Republik Indonesia yang pada waktu bermunculan tidak jelas kedudukan kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10. anak yang baru bermunculan yang ditemukan di distrik negara Republik Indonesia sekitar ayah dan ibunya tidak diketahui;
11. anak yang bermunculan di distrik negara Republik Indonesia bilamana ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
12. anak yang dicetuskan di luar distrik negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang sebab ketentuan dari negara lokasi anak tersebut dicetuskan memberikan kewarganegaraan untuk anak yang bersangkutan;
13. anak dari seorang ayah atau ibu yang sudah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, lantas ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum menyampaikan sumpah atau mengaku janji setia
Orang-orang yang tidak tergolong dalam ke-13 kriteria itu juga dapat mendapat kedudukan sebagai WNI, tetapi ada sejumlah syarat yang mesti diisi yakni:
1. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;
2. pada waktu mengemukakan permohonan sudah berlokasi tinggal di distrik negara Republik Indonesia sangat singkat 5 (lima) tahun beruntun atau sangat singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
3. sehat fisik dan rohani;
4. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. tidak pernah dijatuhi pidana sebab melakukan tindak pidana yang ditakut-takuti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
6. jika dengan mendapat Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7. mempunyai kegiatan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
8. membayar duit pewarganegaraan ke Kas Negara.
Jika kriteria-syarat telah terpenuhi, maka yang mesti dilaksanakan selanjutnya guna menjadi WNI ialah dengan mengemukakan permohonan ke Presiden Indonesia. Permohonan dikemukakan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai lumayan dan sekurang-kurangnya memuat; nama lengkap, lokasi dan tanggal lahir, jenis kelamin, kedudukan perkawinan, alamat lokasi tinggal, pekerjaan, dan kewarganegaraan asal. Permohonan tersebut pun harus dilampiri dengan:
1. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang memperlihatkan kelahiran pemohon yang diabsahkan oleh Pejabat;
2. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon untuk yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diabsahkan oleh Pejabat;
3. surat penjelasan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang distrik kerjanya mencakup tempat bermukim pemohon yang mengaku bahwa pemohon telah berlokasi tinggal di distrik negara Republik Indonesia sangat singkat 5 (lima) tahun beruntun atau sangat singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
4. fotokopi kartu izin bermukim tetap yang diabsahkan oleh Pejabat;
5. surat penjelasan sehat fisik dan rohani dari lokasi tinggal sakit;
6. surat pengakuan pemohon bisa berbahasa Indonesia;
7. surat pengakuan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. surat keterangan daftar kepolisian yang distrik kerjanya mencakup tempat bermukim pemohon;
9. surat penjelasan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan mendapat Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
10. surat penjelasan dari camat yang distrik kerjanya mencakup tempat bermukim pemohon bahwa pemohon mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
11. bukti pembayaran duit Pewarganegaraan dan ongkos permohonan ke kas negara; dan
12. pas potret pemohon teranyar berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sejumlah 6 (enam) lembar.
Berikut tata teknik mengajukan permohonan menjadi Warga Negara Indonesia:
1. Berkas permohonan itu kemudian dikatakan kepada Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dapat melalui Kedutaan Besar (Kedubes) RI di negara asal pemohon, atau Kantor Pengadilan setempat.
2. Pejabat Kemenkumham lantas memeriksa kelengkapan berkas dan mengerjakan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu sangat lambat 14 (empat belas) hari semenjak tanggal permohonan diterima.
3. Jika seluruh berkas yang diperlukan telah lengkap, pejabat lantas akan meneruskan berkas untuk Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sangat lama 7 (tujuh) hari setelah pengecekan substantif selesai.
4. Selanjutnya Menkumham akan mengerjakan pemeriksaan lanjutan dan memberi pertimbangan untuk Presiden berhubungan permohonan tersebut, sangat lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung semenjak permohonan diterima.
5. Jika pengecekan Menkumham sudah selesai, permohonan bakal diteruskan untuk Presiden yang kemudian dapat dikabulkan atau ditampik dalam waktu sangat lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung semenjak permohonan diterima.
6. Jika dikabulkan, pemohon bakal mendapat duplikat Keputusan Presiden dengan tembusan untuk pejabat Kemenkumham.
7. Pemohon lantas dipanggil cocok waktu yang ditentukan guna mengucap sumpah dan janji setia di hadapan pejabat dan dihadiri 2 orang saksi.
8. Setelah menyampaikan sumpah atau mengaku janji setia, pemohon wajib membalikkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya untuk kantor imigrasi yang distrik kerjanya mencakup tempat bermukim pemohon dalam waktu sangat lambat 14 (empat belas) hari terhitung semenjak tanggal pengucapan sumpah atau pengakuan janji setia.
9. Setelah berita acara pengucapan sumpah dan janji setia diterima, Menteri memberitahukan nama orang yang telah mendapat Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Syarat Melepas Status WNI
Hampir sama laksana proses pemberian kedudukan WNI, orang yang hendak melepas kedudukan tersebut pun harus melewati pejabat dan Menteri Hukum dan HAM sebelum ditetapkan oleh presiden. Ada sejumlah faktor yang menciptakan WNI secara otomatis kehilangan kedudukan kewarganegaraannya, yakni:
1. memperoleh kewarganegaraan beda atas kemauannya sendiri;
2. tidak menampik atau tidak mencungkil kewarganegaraan lain, sementara orang yang terkaitmendapat peluang untuk itu;
3. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
4. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam tersebut di Indonesia cocok dengan peraturan peraturan perundang-undangan melulu dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
5. secara sukarela mengusung sumpah atau mengaku janji setia untuk negara asing atau unsur dari negara asing tersebut;
6. tidak diharuskan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang mempunyai sifat ketatanegaraan untuk sebuah negara asing;
7. mempunyai paspor atau surat yang mempunyai sifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat ditafsirkan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara beda atas namanya; atau
8. bertempat bermukim di luar distrik negara Republik Indonesia selarna 5 (lima) tahun terusmenerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa dalil yang sah dan dengan sengaja tidak mengaku keinginannya guna tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka masa-masa 5 (lima) tahun tersebut berakhir, dan masing-masing S (lima) tahun berikutnya yang terkaittidak mengemukakan pernyataan hendak tetap menjadi Warga Negara Indonesia untuk Perwakilan Republik Indonesia yang distrik kerjanya mencakup tempat bermukim yang bersangkutan sebenarnya Perwakilan Republik Indonesia itu telah mengumumkan secara tertulis untuk yang bersangkutan, sepanjang yang terkaittidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
Untuk melepas kedudukan WNI, pemohon mesti mempunyai kewarganegaraan beda dahulu sebelum mengurus permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Permohonan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dikemukakan secara tertulis oleh yang bersangkutan untuk Presiden melewati Menteri. Permohonan diciptakan dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai lumayan dan sekurang-kurangnya memuat: nama lengkap, lokasi dan tanggal lahir, alamat lokasi tinggal, pekerjaan, jenis kelamin, kedudukan perkawinan pemohon, dan dalil permohonan. Permohonan mesti dilampiri dengan:
1. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang memperlihatkan kelahiran pemohon yang diabsahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
2. fotokopi akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon untuk yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah kawin yang diabsahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
3. fotokopi Surat Perjalanan Republik Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk yang diabsahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
4. surat penjelasan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia pemohon bakal menjadi penduduk negara asing; dan
5. pasfoto pemohon teranyar berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sejumlah 6 (enam) lembar.
Berikut tata teknik melepas kewarganegaraan Indonesia:
1. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta lampirannya dikatakan kepada perwakilan Republik Indonesia yang distrik kerjanya mencakup tempat bermukim pemohon.
2. Perwakilan Republik Indonesia mengecek kelengkapan persyaratan permohonan dalam waktu sangat lama 14 (empat belas) hari terhitung semenjak tanggal diterimanya permohonan.
3. Jika berkas permohonan sudah lengkap, Perwakilan Republik Indonesia mengucapkan permohonan untuk Menteri dalam waktu sangat lama 2 (dua) bulan terhitung semenjak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
4. Setelah menerima permohonan dari Perwakilan Republik Indonesia, Menteri mengecek permohonan itu dalam waktu sangat lama 14 (empat belas) hari.
5. Jika berkas sudah lengkap, Menteri bakal meneruskan permohonan untuk Presiden maksimal 14 hari terhitung semenjak tanggal permohonan diterima.
6. Presiden memutuskan keputusan tentang nama-nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan meneruskan untuk Perwakilan Republik Indonesia
7. Perwakilan Republik Indonesia mengucapkan Keputusan Presiden untuk pemohon dalam waktu sangat lambat 7 (tujuh) hari terhitung semenjak tanggal Keputusan Presiden diterima.
8. Menteri memberitahukan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Customer Service Fauzi HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Slamet HP/whatsapp XL :+6287776370033

Customer Service Akhmad HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service Mame HP/whatsapp Simpati : +6282114441424

Proses Dokumen Ida HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Pickup Document Yatno HP/Whatsapp XL : +6287727356800

Complain HP/Whatsapp Simpati : +6281386251161

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Atau dapat menghubungi kami via :

Email: jangkargroups@gmail.com
Telegram : t.me/jangkargroups
Twitter:@fauzimanpower
FB: pt jangkar global groups
Instagram : jangkargroups
Google Playstore : jangkarapps
Google Plus : Akhmad Fauzi Manpower
Youtube : jangkar tv
Linkedin : Akhmad Fauzi Manpower

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *